MONITORING DAN EVALUASI DATA SIKEP DAN ABS

OLEH DITJEN BADILAG MA RI

 

pta-babel.go.id|| Pangkalpinang, 10 November 2021. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Data SIKEP dan ABS Tahap II. Pada kesempatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung beserta dengan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung turut hadir sebagai peserta. Pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang menghadiri kegiatan ini yakni, H. Samson Nahar, S.Ag., M.H., selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Yurika Herlin, S.E., M.H., selaku Kasubbag Kepegawaian dan TI dan Niko Rinaldi, S.IP selakuk Admin SIKEP dan ABS. Sementara untuk tingkat pertama atau Pengadilan Agama yang menjadi peserta adalah Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.

Sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Ditjen Badilag menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Data SIKEP dan ABS secara online. Meski demikian tidak mengurangi keseriusan masing-masing satker dalam mengikuti kegiatan ini. Tujuan diselenggarakan monev ini yakni untuk memastikan bahwa seluruh data yang ada pada SIKEP maupun ABS sudah benar dan lengkap.  Dalam Monev ini terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting yakni:

1. Pada tahun yang akan datang, Ditjen Badilag akan melakukan integrasi aplikasi ABS ke aplikasi SIKEP. Namun untuk saat ini, satker harus dapat mempertahankan data yang terdapat pada aplikasi ABS dan mengupdata data terbaru;
2. Pada rencana yang akan datang, Ditjen Badilag akan melakukan pengelolaan terhadap Pegawai Teknis melalui aplikasi vision;
3. Satker diminta untuk mengupdate informasi tenaga teknis terlebih dahulu pada ABS dan otomatis nanti akan muncul pada aplikasi ABS di menu Monev pegawai teknis;
4. Untuk Pegawai Teknis harus memperhatikan data terkait pasangan, alamat,  dan kesehatan;
5. Pada pengisian data kesehatan, harus disebutkan secara jelas mengenai riwayat kesehatan yang diderita oleh Pegawai, karena hal tersebut menjadi pertimbangan saat penentuan kebijakan mutasi;
6. Masih ditemukannya beberapa catatan perbaikan pada data aplikasi ABS seperti data alamat, TMT CPNS, dan lainnya yang perlu diperbaiki oleh satker. DNF