 |
 |
 |
 |
 |
 |
Pangkalpinang. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan tekat yang kuat mendeklarasikan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (25/3/2019).
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Empud Mahpudin menyatakan deklarasi Pencanangan Zona Integritas ini merupakan rangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman pada Grand Design Reformasi Birokrasi dengan menjadikan tiga sasaran utama yaitu : Birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Birokrasi efektif dan ekonomis, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.
“Dalam Zona integritas ini yang akan kita bangun meliputi 6 area yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik,” ungkap Empud Mahpudin kepada bangkapos.com melalui press rilis.
Ia menjelaskan dengan adanya deklarasi pencanganan ini diharapkan kepada seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tanpa kecuali bertekat untuk memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan sebaik- baiknya.
Seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menyatakan deklarasi Zona Integritas dilanjutkan dengan yel-yel pembangunan zona integritas.
Acara tersebut dihadiri dan disaksikan pula oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Kajati Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan dari Danrem 045 Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perwakilan Kakanwil Kemenkumham, perwakilan dari Kakanwil Kemenag, Kepala BPS, pimpinan Muhammadiyah Kepulauan Bangka Belitung, Hakim Tinggi PTA Kep.Babel serta Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kep.bangka Belitung.
Pelaksanaan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.
