PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1. | Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. |
2. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. |
3. | Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. |
4. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. |
5. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. |
6. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. |
7. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. |
8. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. |
9. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. |
10. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. |
11. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. |
12. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. |
13. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. |
14. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
15. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. |
16. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
17. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. |
18. | Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. |
19. | Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. |
PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
1. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) |
2. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat) |
3. | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) |
4. | UU No. 1 Tahun 1971 (Tentang Pokok Pokok Kearsipan |
5. | Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 (Tentang Pedoman Kearsipan) |
6. | Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 (Tentang Memberlakukan Buku I) |
7. | PP No. 38 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah) |
8. | Perpres No. 70 Tahun 2012 (Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) |
9. | PMK No. 33/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) |
10. | Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 (Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah) |
11. | Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 (Tentang Sewa Rumah Negara) |
12. | Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN) |
13. | PMK No. 244/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN) |
14. | PMK No. 138/PMK.06/2010 (Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara) |
PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/KEPEGAWAIAN
1. | Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. |
2. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. |
3. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
4. | Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
5. | Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. |
6. | Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. |
7. | Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |
8. | Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. |
9. | Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. |
10. | Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. |
11. | Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. |
12. | Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. |
13. | Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |
14. | Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. |
15. | Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
16. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
17. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim |
18. | Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional |
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI
1. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. |
2. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. |
3. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). |
4. | Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
5. | Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
6. | Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
7. | Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama |
PEDOMAN PENGELOLAAN TATALAKSANA
1. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 (Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil) |
2. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 (Tentang Daftar Riwayat Hidup) |
3. | Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 (Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil) |
4. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 (Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil) |
5. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 (Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil) |
6. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 (Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia) |
7. | Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 (Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil) |
8. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 (Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil) |
9. | Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil) |
10. | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil) |
11. | Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 (Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta) |
12. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 (Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008) |
13. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) |
14. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 (Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya) |
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
1. | UU No. 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara) |
2. | UU No. 1 Tahun 2004 (Tentang Perbendaharaan Negara) |
3. | Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Tentang Standar Akuntansi Pemerintah) |
4. | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 (Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil) |
5. | Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 (Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung) |
6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 (Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA) |
7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 (Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap) |
8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 (Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014) |
9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN) |
10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 (Tentang Tentang Bagan Akun Standar) |
11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 (Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012) |