Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by Super User on 29 December 2020. Hits: 81

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat)
3.	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)
4.	UU No. 1 Tahun 1971 (Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.	Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 (Tentang Pedoman Kearsipan)
6.	Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 (Tentang Memberlakukan Buku I)
7.	PP No. 38 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah)
8.	Perpres No. 70 Tahun 2012 (Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)
9.	PMK No. 33/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN)
10.	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 (Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah)
11.	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 (Tentang Sewa Rumah Negara)
12.	Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN)
13.	PMK No. 244/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN)
14.	PMK No. 138/PMK.06/2010 (Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara)

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/KEPEGAWAIAN

1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
7.	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8.	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
9.	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
10.	Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
11.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
12.	Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
13.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
15.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
16.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
17.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
18.	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI

1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

PEDOMAN PENGELOLAAN TATALAKSANA

1.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 (Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil)
2.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 (Tentang Daftar Riwayat Hidup)
3.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 (Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil)
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 (Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil)
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 (Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil)
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 (Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia)
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 (Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil)
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 (Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil)
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil)
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil)
11.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 (Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta)
12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 (Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008)
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 (Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya)

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara)
2.	UU No. 1 Tahun 2004 (Tentang Perbendaharaan Negara)
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Tentang Standar Akuntansi Pemerintah)
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 (Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil)
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 (Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung)
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 (Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA)
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 (Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap)
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 (Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014)
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN)
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 (Tentang Tentang Bagan Akun Standar)
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 (Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012)