Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung  di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya 

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 604/SEK/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  

Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

 Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya