WAKIL KETUA PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PANGKALPINANG, pta-babel.go.id — Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H., hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (30/6/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 serta Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (H.C.) Hidayat Arsani, S.E., Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta para perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada agenda pertama, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tahapan dalam proses pembahasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran daerah.
Kehadiran Wakil Ketua PTA Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat paripurna tersebut merupakan wujud komitmen lembaga peradilan dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda. Melalui kerja sama yang baik antarlembaga, diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.(LD | Foto : LD)