PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

 

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN

1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
19.	Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
20.	Peraturan Menteri Keuangan  No. 117/PMK.05/2015 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1.	UU No. 1 Tahun 1971 (Tentang Pokok Pokok Kearsipan)
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I
3.	PP No. 38 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah)
4.	Perpres No. 70 Tahun 2012 (Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)
5.	PMK No. 33/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN)
6.	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 (Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah)
7.	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 (Tentang Sewa Rumah Negara)
8.	Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN)
9.	PMK No. 244/PMK.06/2012 (Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN)
10.	PMK No. 138/PMK.06/2010 (Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara)

 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/KEPEGAWAIAN

1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
3.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
4.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
6.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
8.	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
10.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara)
2.	UU No. 1 Tahun 2004 (Tentang Perbendaharaan Negara)
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Tentang Standar Akuntansi Pemerintah)
4.	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 (Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil)
5.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 (Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap)
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 (Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014)
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 (Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN)
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 (Tentang Perencanaan Kas)
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 (Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga)
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 (Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil)
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 (Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011)
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 (Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja)
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 (Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008)
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 (Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN)
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 (Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga)
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 (Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011)